Informasi Kaltim
| Balikpapan |
| Bontang |
| Kutai Kertanegara |
| Kutai Timur |
| Paser |
| Samarinda |
Artikel Menarik
| Gaya Hidup |
| Kesehatan |
| Pekerjaan |
| Pengetahuan |
| Olah Raga |
| KPK Usulkan Samarinda Dirikan Sekolah Anti Korupsi |
 Samarinda- Untuk mengurangi praktek korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Samarinda dan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengusulkan Samarinda untuk mendirikan sekolah pendidikan anti korupsi.“ Jika didirikan sekolah pendidikan anti korupsi, maka tingkat korupsi akan berkurang karena dapat dilakukan pencegah perbuatan kerupsi, sebab dapat memahami aturan dan tidak akan melanggar hukum,” katanya pada seminar dan mencanangkan pembentukan zona integritas Kota Samarinda yang berlangsung di Hotel Grand Victoria , baru-baru ini . Ia mengatakan pelayanan publik bebas dari praktek korupsi dan adanya kepastian penyelesaian adminitrasi dipemerintahan akan menambah kenyamanan warga Samarinda dalam berurusan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek zona integritas, dimana lokasi dan kegiatan rawan korupsi menjadi salah satu titik sorotan transparansi internasional dalam menilai indeks persepsi korupsi. Bibit Samad Rianto mengungkapkan adanya kelemahan pelayan publik, diantaranya prosedur yang berbelit, persyaratan terlalu banyak, tidak pasti, diskriminasi perlakuan, serta perlakuan petugas pelayanan yang tidak baik. Berdasarkan data bahwa jumlah korupsi di Kaltim saat ini berada di urutan ke tujuh. Hal tersebut terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu yakni ada sekitar delapan kasus yang kini ditangani KPK. Selain itu, KPK juga menerima laporan sebanyak 1. 315 laporan. Sementara itu Walikota Samarinda dalam sambutannya yang dibacakan Sekkot Samarinda, HM Fadly Illa mengatakan menyambut baik kegiatan tersebut , karena sebagai media pembelajaran dan tukar pendapat dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Samarinda. “Seluruh aparat Pemkot diharapkan merubah pola pikir dan perilaku birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan profesional dalam upaya pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” katanya (hms9). |
